CSR, TJSL, PKBL ?

UU nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2012  tentang Tanggung Jawab Sosial (TJSL) menjadi rujukan pelaksanaan CSR di Indonesia. Kewajiban yang mengikat Perseroan Tebatas ini secara langsung maupun tidak langsung turut mengikat Perseroan-perseroan Terbatas yang miliki oleh pemerintah atau dikenal dengan sebutan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).  Jumlah BUMN yang mencapai 119 perusahaan per tahun 2014 (www.bumn.go.id)  menjadikan BUMN memiliki peran penting dalam dunia bisnis di Indonesia, selain karena BUMN-BUMN ini bergerak di bidang-bidang usaha strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak

Pelaksanaan TJSL di lingkungan BUMN sudah terlebih dahulu dilakukan sejak tahun 1994 dengan dikeluarkannya Keputursan Menteri Keuangan nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 mengenai Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui Pemanfaatan Dana Bagian Laba BUMN. Pada saat itu TJSL di kalangan BUMN lebih dikenal dengan nama Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK).

Dikemudian hari, dibentuklah Kementerian yang khusus membidangi BUMN, yaitu Kementerian BUMN. Kementerian tersebut mengeluarkan peraturan terkait pelaksanaan TJSL di lingkup BUMN berupa Keputusan Menteri nomor KEP-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Sejak saat itu PUKK menjadi lebih dikenal dengan sebutan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Pada saat ini pelaksanaan teknis PKBL didasarkan pada Peraturan Menteri BUMN nomor PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, Badan Usaha Milik Negara. Permen ini merupakan pengganti Permen nomor Per-07/MBU/05/2015 tanggal 22 Mei 2015 dan Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan yang selama ini telah digunakan sebagai acuan pelaksanaan PKBL di BUMN selama lebih dari 7 tahun. Peraturan-peraturan Menteri BUMN ini didasarkan pada UU nomor 19 tahun 2003 mengenai BUMN dan UU nomor 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, serta peraturan-peraturan pemerintah yang lain

Selain Peraturan-peraturan tersebut, ada pula Surat-surat Edaran dari Kementerian BUMN terkait pelaksanaan PKBL, yang menjadi dasar pelaksanaan PKBL di BUMN. Sebagai acuan pelaksanaan kegiatan CSR BUMN dalam bentuk PKBL, maka BUMN-BUMN menyusun Pedoman atau Prosedur Operasional masing-masing BUMN yang didasarkan atas peraturan-peraturan tersebut.

BUMN-BUMN banyak yang hanya menerapkan peraturan-peraturan pemerintah tersebut sebagai acuan pelaksanaan CSR-nya. BUMN Pertama yang telah melaksanakan pelatihan ISO 26000:2010 di tahun 2009 adalah PT Semen Gresik (Persero) sebagai persiapan penerarapan implementasi CSR yang lebih baik (www.bumn.go.id). Beberapa BUMN yang dianggap telah mengimplementasikan ISO 26000 antara lain : PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), dan beberapa BUMN lain. Hal ini tercermin dari diterimanya penghargaan-penghargaan oleh perusahaan-perusahaan tersebut dari beberapa lembaga independen CSR (www.bumn.go.id).

CSR di Indonesia ?

Penerapan CSR di Indonesia juga semakin banyak dilaksanakan. Sebagai bangsa yang memiliki akar budaya gotong royong dan kekeluargaan, bangsa Indonesia sebenarnya telah lama melaksanakan nilai-nilai Social Responsibility yang tercermin dalam sila-sila di Pancasila. Sedangkan dalam praktek dunia usaha di Indonesia pelaksanaan CSR sudah sejak lama dilaksanakan olah perusahaan-perusahaan yang peduli terhadap Sustainable Development. Tetapi pelaksanaan CSR tersebut masih cenderung dilaksanakan untuk memenuhi kepentingan eksternal perusahaan. CSR lebih berorientasi pada pemangku kepentingan yang berada di luar lingkungan perusahaan (Tzai, 2009). Banyak peneliti juga telah menjelaskan bahwa salah satu tujuan penting dari kegiatan CSR kepada stakeholder eksternal perusahaan adalah bahwa perusahaan akan mendapat nilai tambah atau asosiasi yang positif, reputasi, seta citra yang baik di mata masyarakat ataupun pihak eksternal lain.

Dalam perkembangannya, CSR di Indonesia sudah mulai mampu mengakomodir berbagai stakeholder. Dalam konsep CSR memuat komponen-komponen tanggung jawab ekonomi, legal, etika dan filantropis (Kartini, 2009). Sehingga perusahaan tidak saja bertanggung jawab untuk menghasilkan keuntungan bagi kelangsungan usahanya tetapi juga harus mentaati hukum dan memiliki etika yang benar dalam berperilaku. Ini menjadikan CSR adalah voluntary act bagi semua perusahaan.

Pemerintah Indonesia di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tanggal 16 April 2007 tentang Perseroan Terbatas yang memuat bab khusus tentang CSR yang diistilahkan sebagai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Dalam pelaksanaannya, UU tersebut diturunkan dalam sebuah Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Dengan dikeluarkannya UU dan peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran perseroan dalam pelaksanaan TJSL. Sehingga CSR yang semula memiliki filosofi sebagai voluntary act, kini menjadi mandatory act.

CSR : Sejarah dan Filosofi

Masyarakat bisnis dunia semakin menyadari pentingnya mengambil peran dalam harmonisasi dengan lingkungan sosial dan lingkungan hidup demi keberlanjutan dunia usaha. Harmonisasi tersebut diwujudkan dalam suatu bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan dari perusahaan yang dilakukan secara voluntary atau suka rela dengan penuh kesadaran dari perusahaan. Perusahaan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga dapat membantu kualitas hidup masyarakat yang sejalan dengan meningkatnya kegiatan perusahaan.

Hal yang sama pun diharapkan terjadi di masyarakat bisnis Indonesia. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia telah meningkat dalam 10 tahun terakhir dari USD1.076 menjadi USD3.475 (http://bisniskeuangan.kompas.com) dan ini semakin menegaskan posisi Indonesia di mata dunia sebagai negara berkembang yang siap bersaing. Dengan semakin berkembangnya perusahaan, maka mereka pun dituntut secara sukarela untuk bisa lebih memberikan kontribusi bagi masyarakat melalui kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR (Corporate Social Responsibility).

Banyak nama atau istilah muncul dalam perkembangan CSR. Ada yang menamakannya Corporate Social Performance, Sosial Responsibility, Sustainability Development, Social and Environment Responsibility, Creating Shared Value dan berbagai nama lainnya, dengan filosofi yang hampir sama.

CSR mulai dikenal oleh masyarakat ketika Howard R Bowen merilis bukunya Social Responsibilites of The Businessman yang menjadi salah satu buku terlaris di era 1950-1960.  Bowen mengemukakan bahwa kewajiban perusahaan menjalankan usahanya sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan yang hendak dicapai masyarakat di tempat perusahaan tersebut beroperasi (Hendrik, Untung, 2008).

Isu CSR pun menjadi bahasan PBB pada tahun 1972 pada konferensi PBB di Stockholm yang salah satunya membahas terkait enviromental protection dan economic development. Kemudian PBB pada tahun 1987 merumuskan konsep Sustainable Development sebagai suatu pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengganggu kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri (The Brundtland Report, 1987).

Konsep yang berkembang kemudian di dunia CSR adalah Triple Bottom Line yang diperkenalkan oleh Elkington (Suharto, 2008) menganut 3 aspek yaitu Profit, Planet dan People. Masih menurut Elkington dijelaskan bahwa perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (Profit), tetapi juga memiliki kepedulian terhadap keestarian lingkungan (Planet) dan kesejahteraan masyarakat (People) (Suharto, 2008).