CSR, TJSL, PKBL ?

UU nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2012  tentang Tanggung Jawab Sosial (TJSL) menjadi rujukan pelaksanaan CSR di Indonesia. Kewajiban yang mengikat Perseroan Tebatas ini secara langsung maupun tidak langsung turut mengikat Perseroan-perseroan Terbatas yang miliki oleh pemerintah atau dikenal dengan sebutan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).  Jumlah BUMN yang mencapai 119 perusahaan per tahun 2014 (www.bumn.go.id)  menjadikan BUMN memiliki peran penting dalam dunia bisnis di Indonesia, selain karena BUMN-BUMN ini bergerak di bidang-bidang usaha strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak

Pelaksanaan TJSL di lingkungan BUMN sudah terlebih dahulu dilakukan sejak tahun 1994 dengan dikeluarkannya Keputursan Menteri Keuangan nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 mengenai Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui Pemanfaatan Dana Bagian Laba BUMN. Pada saat itu TJSL di kalangan BUMN lebih dikenal dengan nama Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK).

Dikemudian hari, dibentuklah Kementerian yang khusus membidangi BUMN, yaitu Kementerian BUMN. Kementerian tersebut mengeluarkan peraturan terkait pelaksanaan TJSL di lingkup BUMN berupa Keputusan Menteri nomor KEP-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Sejak saat itu PUKK menjadi lebih dikenal dengan sebutan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Pada saat ini pelaksanaan teknis PKBL didasarkan pada Peraturan Menteri BUMN nomor PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, Badan Usaha Milik Negara. Permen ini merupakan pengganti Permen nomor Per-07/MBU/05/2015 tanggal 22 Mei 2015 dan Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan yang selama ini telah digunakan sebagai acuan pelaksanaan PKBL di BUMN selama lebih dari 7 tahun. Peraturan-peraturan Menteri BUMN ini didasarkan pada UU nomor 19 tahun 2003 mengenai BUMN dan UU nomor 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, serta peraturan-peraturan pemerintah yang lain

Selain Peraturan-peraturan tersebut, ada pula Surat-surat Edaran dari Kementerian BUMN terkait pelaksanaan PKBL, yang menjadi dasar pelaksanaan PKBL di BUMN. Sebagai acuan pelaksanaan kegiatan CSR BUMN dalam bentuk PKBL, maka BUMN-BUMN menyusun Pedoman atau Prosedur Operasional masing-masing BUMN yang didasarkan atas peraturan-peraturan tersebut.

BUMN-BUMN banyak yang hanya menerapkan peraturan-peraturan pemerintah tersebut sebagai acuan pelaksanaan CSR-nya. BUMN Pertama yang telah melaksanakan pelatihan ISO 26000:2010 di tahun 2009 adalah PT Semen Gresik (Persero) sebagai persiapan penerarapan implementasi CSR yang lebih baik (www.bumn.go.id). Beberapa BUMN yang dianggap telah mengimplementasikan ISO 26000 antara lain : PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), dan beberapa BUMN lain. Hal ini tercermin dari diterimanya penghargaan-penghargaan oleh perusahaan-perusahaan tersebut dari beberapa lembaga independen CSR (www.bumn.go.id).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s